Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Dalam Perkara Sengketa Ekono…

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-623-384-108-5

Deskripsi Fisik

xxiv, 230 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 341.5 Amr a

Alternatif dispute resolution: resolusi konflik nonlitigasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786237743286

Deskripsi Fisik

xii, 292 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 347.09 Ahm a

Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-7060-01-7

Deskripsi Fisik

viii, 316 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 297.273 34 Oyo d

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemi…

Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh dusturiy terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah…

Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan

Masalah abitrase merupakan salah satu isu hukum yang cukup aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena memiliki peran penting dalam kaitannya dengan dunia bisnis yang semakin berkembang pesat akhir akhir ini. Dalam dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagngan, baik di tingkat nasional maupun intrnasional, para pelaku usaha dalam kontrak bisnis mereka umumnya lebih menyukai lembaga arbitras…

Penyelesaian semgketa pajak: konsep dan kontruksi pengaturan mediasi di Indon…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786026344618

Deskripsi Fisik

xxiv, 188 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 343. 04 Kho p

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa : di tinjau dalam perspektif p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028986656

Deskripsi Fisik

vii, 219 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 341.5 Sus a

Sengketa konsumen dan teknis penyelesaiannya pada badan penyelesaian sengketa…

The use of products on goods and services by customer potentially creates conflicts due to material lost suffered by the customers as the result of using particular products. The Acts Number 8 Year 1999 of Customers Protection provides customer with a right to work out any conflicts by consulting a costumer’s conflict resolution board (BPSK). The resolution of the conflicts is achieved throug…

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan shari’ah di Indonesia, problem-problem perbankan shari’ah juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Masalah selanjutnya yang muncul adalah siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi) penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) ataukah Pengadilan Agama (PA)? Berpijak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji; bagaim…

Eksistensi peradilan agama pasca putusan mahkamah konstitusi no.93/PUU-X/201…

Perbankan Shariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung seperti peraturan perundang-undangan. Undang-undang terkait yang telah ditetapkan untuk mendukung Perbankan Shariah ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa lembaga peradilan agama dan peradilan umum diberikan kewenangan untu…