Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1486-67-5

Deskripsi Fisik

23 cm.; 259 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.98 Hal c

Cara Praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah : Suatu kajian Teoritis …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1486-67-5

Deskripsi Fisik

xiv, 259 hlm. 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352 Hal c

Cara Praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah : Suatu kajian Teoritis …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1486-67-5

Deskripsi Fisik

xiv, 259 hlm. 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T. 352 Hal c

Peraturan Daerah Berkeadilan Subtantif : Konsep Pembentukan dan Pengimplement…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-6716-05-2

Deskripsi Fisik

xiv, 142 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 348.598 Yun p

Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Teori Penegakan Hukum Dalam Sis…

Pasca pembatalan peraturan Daerah oleh pemerintah Pusat, daerah dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan mekanisme" keberatan". Disatu sisi, keberatan pemerintah menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik, namun sisi lain ternyata dihadapkan oleh belum jelasnya konsep penegakan hukum. HAl ini terjadi karena berdasarkan subtansi pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang kek…

Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Ag…

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua me…

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan D…

Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …

Kewenangan DPRD dalam pembahasan Perda berdasarkan UU No.12 tahun 2008 dalam …

NIM:C03208037. Bibliografi hlm. 78-80.

Risalah Rapat paripurna masa persidangan III tahun sidang 1992/1993 DPRD Prop…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

638 hlm. : ilus ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352 Ris

Tradisi penambangan pasir di desa Ngares kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto …

NIM:CO2205067. Bibliografi hlm. 79-80.