Ditapis dengan
Penegakan hukum dalam konteks sosiologis :
Hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, dimana manfaat dan mudaratnya semata-mata tergantung kepada manusia dan pelaksanaanya atau orang yang menerapkannya. Akan tetapi merupakan kaidah sarat nilai, yang akan menentukan sendiri identitasnya, harapan-harapannya, dan cita-citanya. Kesimpulannya bahwa hukum itu memiliki logika sendiri, kehendak sendiri dan tujuan sendiri.
- Edisi
- Ius Quia Iustum4, No. 7, 199757-70
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/1 Huk
Corak penafsiran ayat-ayat hukum Ibn al-'arabi :
Sebagai seorang penafsir, ketokohan Ibn al-Arabi dibuktikan dengan karya monumentalnya, yakni tafsir al ahkam al Qur'an, suatu tafsir dibangun dalam kerangka pemikiran hukum. Secara operasional, Ibn Al-Arabi dalam menafsirkan kitab al ahkam al Qur'an menggunakan metode tafsir tahlili yang bercorak tafsir fiqih. Meskipun sepintas terkesan corak penafsirannya ringkas dan padat, tetapi ia tidak me…
- Edisi
- Al-'Adalah8, Nomer 2, Agustus 200591-100
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 300 Ada
Pemberantasan korupsi di Indonesia menuju zerro tolerance :
Max Weber, a poineer of social science methodology, atates that one may not create a definition, but he needs to identify the indicators of the definition according to special samples, Which will never be a final devinition, but will be a definition thet fitts the purposes or events being faced. Corruption can be indicated by various perspectives or approaches. The act of corruption, in the per…
- Edisi
- Fenomena3, Nomer 2, Nopember 200487-96
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 001.4/1 Fen
Hukum Tatanegara :
Bagaimana keruh dan sulitnya permasalahan yang dihadapi, maka yang paling fundamental dilakukan adalah perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, apakah itu dalam bentuk amandemen atau menyeluruh. Sebagai manifestasi rekontruksi demokrasi yang selama ini dimainkan dan diinjak-injak oleh sepatu kekuasaan. Oleh karenanya perlu kemauan politik secara kolektif para wakil rakyat untuk membentuk konsep…
- Edisi
- Ius Quia Iustum6, No. 11, 1999134-139
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/1 Huk
Bank syari'ah dalam hukum perbankan Indonesia :
Tulisan ini membedah segi segi penting tentang perbankan syari'ah dalam hukum perbankan Indonesia. Ada lima segi yang diungkapkan: 1. tentang dasar hukum beroperasinya bank syari'ah No 7 Tahun 1992 2. Tentang landasan hukum tentang landasan hukum pelaksanaan kegiatan usaha bank syari'ah yaitu hukum perbankan, hukum perjanjian dalam KUH perdata dan hukum Islam 3. Tentang institusi perbankan yang…
- Edisi
- Al Qonun8, Nomer 2, Desember 2004538-548
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X4/3 Qon
Tuntutan berlakunya hukum Islam di daerah istimewa Aceh :
Many regions' demand of having autonomy for their own area is one of the undeniable impacts of the on-going reformation. There are various demands they need; from asking to manage their own natural sources to inquiry to apply Islamic law. Aceh is one the regions which extraordinarily requests the implementation of wide autonomy, including the application of Islamic law. Histoically speking, the…
- Edisi
- Paramedia1, Nomor: 3, Oktober 2000 Pusat Penelitia
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X0/4 Par
Mengenang majalah al ahkam al adliyah sebagai kodifikasi hukum perjanjian isl…
Kerajaan turki usmani pada masa kejayaannya perna membuat undang-undang hukum perdata, yang diberlakukan di daerah kekuasaannya. undang-undang tersebut terangkum dalam kodifikasi hukum yang bernama majallah al ahkam al adliyah. Karya ini merupakan prestasi dan reformasi fiqih pada masa itu. Ada beberapa kelebihan dan keistimewaan hukum positif islam ini, terutama perannya yang sangat menonjol d…
- Edisi
- Istinbath2, Nomer 01 Desember 200467-86
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2x4/4 Ist
Urgensi aspek pidana dalam mengawal aktivitas pasar modal :
Pelaku dalam pasar modal haruslah orang yang dikenal bermoral baik/tidak cacat mental, karena profesi sebagai pelaku di pasar modal memerlukan izin. Hal ini disebabkan karena peluang untuk melakukan penyelewengan sangat besar, sehingga para pelaku dibutuhkan orang/pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar di bidangnya. Upaya ini tentunya berkaitan dengan sistem yang berlaku dalam pas…
- Edisi
- Justitia Islamica2, Nomer 2, Juli-Desember 200573-
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X4/5 Jus
Peran hukum dalam pembangunan ekonomi :
Bagaimana hukum berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia?Ternyata Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris.Jika di kedua negara tersebut, mereka menempuh pembangunan secara berturut - turut dari ; a) menciptakan persatuan dalam negaranya; b) menggalakkan industrialisasi; dan c) mewujudkan kesejahteraan sosial.Urutan pembangunan negara seperti yang ditempuh kedua n…
- Edisi
- ParamediaIX, No.4 Oktober 200865-72
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X0/4 Par
Kedudukan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam :
Hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan secara otomatis, walaupun jumlah penduduk yang beragama Islam sangat besar. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah karena Indonesia merupakan salahsatu bekas negara jajahan Barat yang dijajah selama kurang 3.5 abad. Hal ini sangat mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Barat, …
- Edisi
- HimmahVI, Nomer 16, Mei-Agustus 200506-14
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X0 Him
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah