NIM:C03207007. Bibliografi hlm. 87-88.
NIM:C03207041. Bibliografi hlm. 82-84.
NIM:C03208047. Bibliografi hlm. 83-85.
The issue of death penalty has always been a disputable issue among the jurists especially in Indonesia. Those who support the punishment may reason that death penalty is in conformity with religious teachings and social principles, where as those who oppose it find their reasons from humanitarians views which impose the human rights. This article tries to learn how the Indonesia Criminal law t…
Kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana meliputi dua maslah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana; dan apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi. Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai…
Dalam reformasi hukum pidana politik hendaknya diingat bahwa kejahatan politik tidak hanya dilakukan oleh individu atau organisasi melawan pemerintah, terutama yang mencoba merubah sistem politik yang dilakukan pemerintah melawan rakyat dan melanggar kemanusiaan. Secara yuridis ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana bidang politik di Indonesia secara historis dapat menggunak…
Tesis (M.A.) - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.
Tesis (M.A.) - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.
Tesis (M.A.) - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001.