Dimensi politis pembinaan peradilan agama di Indonesia :

Edisi

Akademika4, Maret, 199940-44

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J 2X0/2 Aka

Kedudukan dan fungsi kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional :

Tulisan ini adalah ringkasan penemuan mengenai kedudukan dan fungsi yang lebih berorientasi pada posisi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Inti masalahnya adalah Islam sebagai agama dan pedoman hidup, memberi kepada manusia sekurang-kurangnya tiga hal utama yakni; pegangan hidup, jalan hidup dan sikap hidup. Sebelum disusun Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam In…

Sejarah dan prospek peradilan agama di Indonesia :

Since the Act No. 7/1989 was put into effective, Religious Couris were juridically equal to other Couris in Indonesia. This equality did not arose without any precondition; it took very long time. In early kingdom, when the dichotomy between religious couris and the secular ones did not exist, Religious Couris have had range of responsibilities.(end).

Peradilan Agama sebagai institusi pelaksana hukum Islam :

Tulisan ini mengkaji eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan sudah lahir sejak tanggal 1 Agustus 1982. Namun demikian Peradilan Agama dalam jangka waktu yang panjangsejak kelahir…

Yurisprudensi peradilan agama dalam perspektif fiqh :

Satu hal yang menarik perhatian adalah adanya kehendak berbagai pihak agar keberadaan hakim di Pengadilan Agama bukan sekedar terikat dengan tugas-tugas rutin ketika ada perkara. Di samping itu, hakim juga diharapkan ikut berperan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia pada khususnya, dan fiqh pada umumnya. Harapan dan dorongan seperti ini, bukan tidak punya alasan. Karena dari sifat tugas…

Ikrar talak di pengadilan upaya perlindungan terhadap kepentingan wanita : pe…

Indonesian law marriage of 1974, article 39 regulates that a divorce shall be effected only in the court and the court shall not permit a divorce before attempting reconciliation between the parties. Disvorce shall be permissible only for sufficient reasons indicating breakdown of marriage. So, the regulation doesn't recognize extra judicial divorce by action of husband [talak]. However, the pr…

Pengembalian kebebasan guru untuk mengkreasi iklim kelas dalam manajemen berb…

Bidang kajian yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar dan selama ini telah menjamur dan dikaji di negara-negara berkembang di Indonesia adalah tentang iklim kelas. Iklim kelas ini diyakini berkolerasi positif dengan tingkah laku dan prestasi peserta didik. Untuk itu, peningkatan kualitas peserta didik dapat dilakukan dengan mengkreasi iklim kelas sesuai dengan yang diinginkan peserta didi…

Pengambilan putusan pindah kerja : studi deskriptif proses pengambilan keputu…

Putusan untuk pindah kerja (turnover) merupakan suatu proses yang kompleks, membutuhkan berbagai alternatif dan pertimbangan untuk sampai pada putusan apakah akan tetap bertahan pada pekerjaan yang sedang digeluti, atau pindah kerja. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai (a)prose (tahap-tahap) yang dilalui individu dalam mengambil putusan pindah kerja dengan mengacu pada m…

Manajemen sistem pengambilan keputusan :

Akselerasi globalisasi terus meningkat seiring dengan pesat dan derasnya kemajuan teknologi informasi, transportasi dan komunikasi. Implikasinyaadalah sampai pada sendi-sendi kehidupan manusia termasuk bidang organisasi. Dewasa ini organisasi-organisasi beroperasi dalam suatu lingkungan yang sarat dengan perubahan, turbulensi dan ketidakpastian. Dunia kebijakan atau keputusan dalamterminologi p…

Pengambilan keputusan untuk profesi pada siswa jenjang Pendidikan Menengah [s…

Penelitian ini dilakukan karena didorong oleh keprihatinan atas tingginya jumlah pengangguran, terutama pengangguran terpelajar, dan tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada pelajar/siswa usia dan jenjang pendidikan menengah di tanah air. Asumsinya adalah bahwa pelajar yang memiliki keputusan untuk menggeluti profesi tertentu pada masa depan tidak akan melakukan hal negatif yang merusak …