Land registration based on article 19 of the BAL was held to ensure legal certainly. Certificate of land rights as a result of the final process of registration of land rights is a powerful evidentiary tool but not a perfect tool ar absolute proof. This means that the descriptions contained therein have the force of which must be accepted by the judge as a true which must be accepted by the jud…
Dengan banyaknya tanah wakaf di Indoensia maka diperlukan aturan, dan keluarlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang wakaf sampai menjadi Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004. Namun demikian, atas dasar berbagai faktor tidak menutup kemungkinan adanya tanah wakaf yang ditelantarkan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar, jika…
Dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, semua hak atas tanah sebagian besar hanya mempunyai petok D saja. Dan sebagian kecil yang memiliki sertifikat. Maksud dan tujuan dari Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah agar semua pihak mendapatkan suatu bukti yang kuat berupa sertifikat. Tujuan penelitian ini adalah tentang mereka yang belum mengerti pentingnya sertifikat tanah, dapat me…
Penelitian ini pada dasarnya bermaksud untuk memahami dan memperoleh gambaran secara mendalam tentang apakah pelepasan tanah tambak di Desa Kedungpeluk Sidoarjo telah menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan atau mata pencaharian utama pemilik tanah tambak, bagaimana dampak pelepasan tanah tambak terhadap kehidupan pemilik setelah melepas tanah tambak serta bagaimana kondisi sosial ekonomi pe…
Dalam setiap kehidupan manusia tanah senantiasa mempunyai fungsiyang sangat penting baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha ataupun untuk keperluan lainnya. Kebutuhan tanah untuk rumah tinggak inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak jarang terjadi pemecahan tanah menurut kehendak pemiliknya, sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku, teru…
Pembangunan secara fisik untuk kepentingan umum yang mana membutuhkan areal tanah, dimungkinkan terlebih dahulu harus melalui proses pembebasan tanah. Dasar hukum dari perbuatan hukum ini adalah Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 Jo Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003. Dalam penyelenggaraan pengadaantanah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip, asas-asas dan syarat-syarat tertentu yang dapat…