Kebijakan keagamaan menjadi landasan satu lembaga agama dan tentu juga negara dalam melakukan berbagai tindakan yang dianggap penting untuk menjawab berbagai tantangan. Kebijakan keagamaan yang baik disusun berdasarkan kajian ilmiah dengan data-dara yang akurat dan melibatkan serangkaian penelitian di dalamnya. Posisi pentng penelitian dalam kebijakan ditegaskan pemerintah melalui Undang-undang…
The government has tried to improve marriage services, among others through Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 48/2014 and Regulation of the Minister of Religious Affairs (Peraturan Menteri Agama) No.24/2014 which both related to the cost of marriage and reconciliation (rujuk). Those rules aim to omit illegal levies and gratification culture in the marriage process at the Office o…