Ditapis dengan
Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara
this article discusses about the authority of the prosecutor in restoring the state’s assets based on Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004. Such a constitusional authority is in the form of obtainning special authorization from the government agencies as defined in article 30 paragraph 2 of Undang-Undang Kejaksaan. The scope of the authority includes, law enforcement, legal aid, legal co…
- Edisi
- Al Daulah Vol 4, No 1, April 2014
- ISBN/ISSN
- 20890109
- Deskripsi Fisik
- ii ,10 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 297.272 Dau
Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan NO.16 …
Skripsi dengan judul “Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqh Siya>sah” adalah hasil penelitian studi pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU kejaksaan No.16 tahun 2004? Dan bagaimanakah kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 86 hlm. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- KS-2013 026 SJ
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah