Investigation authorities of financial services authority in syariah banking

Edisi

Dinamika Hukum, Vol 15, No 1, Januari 2015

ISBN/ISSN

14100797

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 340/1 Din

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …

Desa Digital : Peluang untuk Menhindari kekerasan yang dilakukan oleh penyidik

Kekerasaan dalam penyidikkan terhadap masih sering dilakukan oleh penyidik, Penelitian ini bertujuan untuk mencari akar kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, dasar hukum dan kerja penyidik dan perlindungan hukum bagi tersangka, serta penggunaan pendekatan scientific investigation dalam penyidikan. Penelitian ini merupakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian te…

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan D…

Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …

Rule Breaking dalam Penyidikan Untuk menghindari kekerasan yang dilakukan ole…

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.1 Januari 2013

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Din

Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan Tindak Pidana Ko…

Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam karangka inilah maka KPK memiliki tugas dibidang koordinasi dan Supervisi. Pasal 6 huruf a. dan b. Undang-unda…

Carding : Modus operandi, penyidikan dan penindakan / Ade Ary Syam Indradi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3622-21-0

Deskripsi Fisik

xvii, 171 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 345.02 Ind c

Diskresi dalam kasus pidana oleh Polwiltabes Surabaya menurut pasal 18 UU. no…

NIM:C02304015. Bibliografi hlm. 84-85.

Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi : Gerson W. Bawengan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 117 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 363.25 Baw p

Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi : Gerson W. Bawengan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 117 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 363.25 Baw p