Argumen Pembalikan Beban Pembuktian : Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberan…

Edisi

ed. 1, cet. 1

ISBN/ISSN

602-425-691-3

Deskripsi Fisik

xxi, 271 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.01 Suh a

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 2…

Artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001. Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di…

Sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada …

NIM:C03209026. Bibliografi hlm. 100-102.

Delik-Delik Khusus Kejahata Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Ti…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-007-302-X

Deskripsi Fisik

xii, 446 hlm. : 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.022 3 Lam d

Hukum money laundering : pencucian uang dalam dimensi kepatuhan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026344540

Deskripsi Fisik

Vii ,84 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.01 Lis h

Berkelahi melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan diri

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-15-2

Deskripsi Fisik

xxvi, 478 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.023 Wid b

Hukum Administrasi dalam praktek tindak pidana korupsi

Edisi

ed. 2. cet. 2.

ISBN/ISSN

978-602-422-017-4

Deskripsi Fisik

xvii, 488 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.023 Lat h

Hukum Pidana Korupsi di Indonesia / Adami Chazawi

Edisi

ed. 1. cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-930-7

Deskripsi Fisik

xv, 432 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.023 959 8 Cha h

Hukum Acara Pidana Korupsi / Ikhwan Fahrojih

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1642-85-6

Deskripsi Fisik

xiv, 142 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.023 Fah h

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …