Syariat Islam yang kekal dan persoalan masa kini / Ahmad Zaki Yamani

Judul asli: Asy-syari'atul khalidat wa musykilatul 'asr.

Sejarah Politik Islam Indonesia XXI / Akhmad Najibul Khairi

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1072-07-3

Deskripsi Fisik

xii, 105 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 297.272 598 Kha s

Implikasi perda syariat terhadap ideologipemberlakuan Perda Syariat terhadap …

Semenjak berakhirnya kekuasaan Orde Baru Soeharto pada tahun 1999, arah perpolitik Indonesia berubah drastis. Presiden Habibie megeluarkan beberapa Undang-Undang (UU) yang mengindikasikan perubahan politik Indonesia dari suasana otoriter menjadi demokratis. Salah satu dari UU tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemenkan oleh UU No. 32 tahun 2004…

Strategi Mobilisasi sumber daya fundamentalisme islam : studi hisbut tahrir I…

Edisi

Dialog, Vol 38,No 2, Des 2015

ISBN/ISSN

0126396X

Deskripsi Fisik

ii ,10 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 200.5 Dia

Strengthening the Meaning of Religion in the Democratic Society

Penelitian ini mendiskusikan tentang makna agama dalam masyarakat demokratis, khususnya di Indonesia. Ketika sekularisme meminta pemisahan agama dan negara, pada satu sisi, dan teokrasi (negara Islam) menuntut adanya penyatuan agama dan negara, pada sisi lain, Indonesia menawarkan Pancasila untuk menjembati jurang keduanya. Dalam negara sekuler, peran agama dalam negara sejauh mungkin diminimal…

Perda Syariat Islam di Bulukumba, Sulawesi Selatan :

Sejak bergulirnya Perda tentang pelacuran di kota Tangerang, kontroversi terus bermunculan. Perda ini ditenggarai telah membatasi ruang gerak perempuan yang kebetulan melakukan aktivitas pekerjaaannya di malam hari. Pada hari pertama pelaksanaan Perda tersebut, banyak perempuan yang terjaring akibat tuduhan sebagai pelacur karena kebetulan berada di lokasi penggrebekan. Padahal tidak sedikit di…

Mujib, Ibnu :

The formalitation of shariah islam has beeb demanded by some moslems who are called fundamentalist.They have an assumption that religion and state are integrated.Every regulation of state must be formulated from religion, so islamic law becomes state law.