Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Sinkronisasi"
cover
Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah antara Pemerintah dengan Pemer…
Komentar Bagikan
Tantri LisdiawatiEduard Sigalingging

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi mas…

Edisi
Pendayagunaan Aparatur Negara, Edisi VIII, 2018
ISBN/ISSN
2089-3612
Deskripsi Fisik
iii, 17 hlm, 23 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
J 361.24 Pen
cover
Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Ta…
Komentar Bagikan
Sulistyanta

Pengaturan tindak pidana di luar HUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam system peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindi (Overlapping). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidan…

Edisi
Dinamika Hukum, V.13, N.2 Mei 2013. h. 179
ISBN/ISSN
ISSN. 1410 - 0797
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
J.340/1 Din
cover
Analisis Terhadap Hak pilih TNI dean Polri dalam Pemilihan Umum.
Komentar Bagikan
Setiajeng KadarsihTedi Sudrajat

Pada era reformasi ini, terhadap wacana tentang pemulihan hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada pemilihan Umum. Adapun keinginan pemuliuhan hak tersebut didasarkan pada perkembangan proses demokrasi dan Hak asasi Manuasia yang menempatkan hak dasar yang disimpangi /dilanggar oleh TNI dan Polri dalam pemilihan Umum di Indosi…

Edisi
Dinamika Hukum, V.11, N.1 Januari 2011. h. 48 - 61
ISBN/ISSN
ISSN. 1410 - 0797
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
J. 340/1. Huk....
cover
Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hubungan inter…
Komentar Bagikan
Ridwan, Mohammad

Cara berpikir politis masih mengkooptasi dunia pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Struktur peraturan perundang-undangan tidak bergantung pada substansi yang dikaidahkan, melainkan tujuan yang ingin dicapai adalah penentu pengkaidahan suatu undang-undang. Demikian yang terjadi manakala pembentukan UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dilakukan. Dalam konsideransnya sama se…

Edisi
Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
J 340/2 Leg