Salah satu kebiasaan pemerintahan kita dalam melakukan justifikasi kepentingan program-program pembangunan pendidikan jangka menengahh adalah mengaitkan dengan legalitas kemapanan yang bersifat normatif. Akibatnya tujuan pembangunan pendidikan selalu dirumuskan dalam bahasa tamsil yang sangat utopis dan kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan prioritas pembangunan yang ingin dicap…