Tata kelola pemilu di berbagai negara memiliki perbedaan meskipun sama-sama negara demokrasi. Buku ini akan mencoba untuk membahas bagaimana tata kelola pemilu di Indonesia, siapa penanggung jawab penyelenggaraan pemilu, bagaimana suatu negara membagi kursi yang diperebutkan ke dalam daerah-daerah pemilihan, bagaimana cara penentuan peserta pemilu, serta proses pemungutan suara dan cara menyele…
Buku menelaah implikasi dari pemberlakuan UU Pilkada di masa depan. Masa depan demokrasi di Indonesia, apakah benar telah terjadi proses demokrasi yang tepat ataukah hanya sekedar demokrasi palsu? UU Pilkada bukanlah entitas otonom yang terpisah dari satuan system. Ada 4 (empat ) kerangka system yang akan dijadikan rujukan untuk telaah UU Pilkada : (1) system pemerintahan ; (2) otonomi daerah ;…
NIM:E04206006. Bibliografi hlm. 91-92.
Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maashid al-syariah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko…