Pelayanan pencatatan pernikahan oleh KUA di kabupaten pemalang jawa tenggah

Edisi

Jurnal Smart, Vol. 03, No. 01 Juni 2017

ISBN/ISSN

2460-6294

Deskripsi Fisik

v, 12 hlm, 28 cm

Judul Seri

Studi masyarakat, religi, dan tradisi

No. Panggil

J 201.6 Sma

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan Pusat Pendayagunaan …

The Library of Center for Utilization of Informatics and Nuclear Strategic Areas- National Nuclear Energy Agency (PPIKSN-BATAN) evaluates the library through a user satisfaction survey which is given directly to visitors who come physically to the library. This study aims to measure the user satisfaction index of the PPIKSN-BATAN library services. The method used is aquantitative research using…

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Perijinan dan p…

Penelitian tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ini dilakukan dengan mengambil instansi dinas perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo. Dengan makin meningkatnya ekonomi masyarakat pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus juga mengimbangi peningkatan layanan kepada masyarakat di segala bidang. Khususnya layanan publik. Meningkatnya aktivitas masyarakat memerlukan pelayana…

Studi eksplorasi pengembangan hasil-hasil penelitian Provinsi Jawa Timur :

Penelitian ini mencoba menganalisis indeks kepuasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil-hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur. Disamping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk membuat profil hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2000-2005. Dengan menggunakan metode survey kuesioner terbuka dan kuesioner tertutu…

Strategi meningkatkan kepuasan dan menarik investor di Jawa Timur :

Kebijakan Pemerintah daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli daerah [PAD] bisa berakibat kontra produktif karena yang terjadi bukan PAD yang meningkat, akan tetapi justru mendorong para pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pajak, dan jangan sampai terjadi ekonomi biaya tinggi akibat …