Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana sanksi tindak pidana pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor terhadap pengelola jasa parkir menurut Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)?; dan (2) bagaimana tinjauan hukum rnpidana Islam terhada…