Perbankan Shariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung seperti peraturan perundang-undangan. Undang-undang terkait yang telah ditetapkan untuk mendukung Perbankan Shariah ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa lembaga peradilan agama dan peradilan umum diberikan kewenangan untu…
Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi” ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian U…
Pengaturan tindak pidana di luar HUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam system peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindi (Overlapping). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidan…
Berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengekspla-nasikan pola intervensi penguasa dalam proses peradilan Komando Jihad, dan berdasarkan pada pendekatan non-doktrinal, diketahui bahwa proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komandi Jihat, tidak dapat dilepaskan dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau militer, yang dilakukan melalui : (a) Penggunaan k…