Titik berat Otonomi : A,W Widjaya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 228 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352 Wid t

Indonesia, Globalisasi dan Otonomi Daerah : Beberapa Pemikiran untuk Sumenep

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

979-98732-1-5

Deskripsi Fisik

xxiv, 220 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 352 Kar i

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah dan aktifitas pengendalia…

Edisi

Etikonomi, Vol 13 No 1 April 2014

ISBN/ISSN

14128969

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 332 Eti

Hagiografi Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliky al Hasani (1365-1425 H./1946-2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 101 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KA-2014 038 SKI

Pengelolaan kekayaan daerah antara pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim da…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU. Nomor 48 Tahun 2008 dan Bagaimana Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU. Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyasah Ma…

Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Teori Penegakan Hukum Dalam Sis…

Pasca pembatalan peraturan Daerah oleh pemerintah Pusat, daerah dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan mekanisme" keberatan". Disatu sisi, keberatan pemerintah menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik, namun sisi lain ternyata dihadapkan oleh belum jelasnya konsep penegakan hukum. HAl ini terjadi karena berdasarkan subtansi pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang kek…

Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Ag…

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua me…

Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah : Pokok-pok…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8109-88-0

Deskripsi Fisik

vi, 119 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 352 Han o

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan D…

Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan atas Tanah

Hak atas penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan, . Kewenangan pemerintah daerah terhadap tanahnya yg berstatus hak pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Kalau tanahnya berstatus pengelolaan, maka kewenangan adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan p…