Amandemen Undang-undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota : UU No. 8 Tah…

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-623-5

Deskripsi Fisik

viii, 447 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.008 Ama

Perubahan pasal-pasal dalam RUU perkawinan NO.1 tahun 1973: Studi atas peran …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

VIII, 114 Hal. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

TS 346.016 Hak p

Analisis kebijakan Bank BTN Syariah KCP Bukit Darmo Surabaya terhadap penyele…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 79 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KE-2015/162/ES

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 248 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 370 Und

Perbedaan Interaksi sosial siswa yang berjilbab dan yang titak berjilbab di S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 109 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KP-2014 091 PSI

Tinjauan hukum Islam dan undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan das…

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Jual Beli Tanah Sengketa di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang” merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberi penjelasan pelaksanaan jual beli tanah sengketa di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan untuk menge…

Tinjauan fikih jinayah terhadap implementasi pasal 281 dan 288 UU NO.22 tahun…

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Reseacrh) tentang “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Implementasi Pasal 281 dan 288 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sistematika dalam mendapatkan SIM sebagai pe…

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …

Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Teori Penegakan Hukum Dalam Sis…

Pasca pembatalan peraturan Daerah oleh pemerintah Pusat, daerah dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan mekanisme" keberatan". Disatu sisi, keberatan pemerintah menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik, namun sisi lain ternyata dihadapkan oleh belum jelasnya konsep penegakan hukum. HAl ini terjadi karena berdasarkan subtansi pasal 10 UU No.4 Tahun 2004 tentang kek…

Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Ag…

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua me…