Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Bel…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara faktual pengaruh karakteristik kepala daerah (status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan usia) serta afiliasi partai politik terhadap indikasi korupsi belanja modal. Data yang digunakan berasal dari LHP BPK RI dengan sampel kepala daerah yang mengikuti pemilukada pada tahun 2010-2013 sebanyak 249 kepala daerah.

Analisis Yuridis Putusan Artidjo Alkostar terhadap pembahasan hukuman bagi pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 88 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS.2016/020/SJ

Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini merupakan hasil penelitian metode pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum acara pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38…

Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian…

Edisi

cet. 2.

ISBN/ISSN

978-979-007-511-5

Deskripsi Fisik

xiii, 254 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.032 Wiy p

Politik, Kekuasaan dan Korupsi : Renungan Jalanan 16 / Nusa Putra

Edisi

ed. 1. cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1288-15-3

Deskripsi Fisik

x, 151 hlm. 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8 Put p

Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi / R.Wiyono

Bibliografi hlm. 321-325.

Korupsi : sifat, sebab dan fungsi / S.H. Alatas

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxv, 323 hlm. :

Judul Seri

-

No. Panggil

U 364.1323 Ala k

Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi

Meski UU Tindak Pidana Korupsi telah berdiri sendiri, tetapi sistem hukumannya tidak dikonstruk dari konsep dasarnya yaitu konsep kewenangan. Akibatnya banyak hal yang paradoks dan kontradiktif dalam substansinya; khususnya dalam konstruksi unsur-unsur pidananya. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa masalah ini akan teratasi jika sistem hukuman direkonstruksi dengan mengacu konsep kewenang…

Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana islam

Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala lini kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Padahal masyarakat Indonesia adalah mayoritasnya berpenduduk muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan definisi korupsi di Indonesia da…

Grafitasi pelayanan nikah pasca penerapan PP No 48 Tahun 2014

Edisi

Inovasi, Vol 9,No 02, April-Juni 2015

ISBN/ISSN

19784953

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 370.5 Ino