Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Endang Saifuddin Anshari

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

296 Hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

IIC 342.029 Ans p

Kodifikasi Peraturan Desa 2 : Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-446-598-8

Deskripsi Fisik

vi, 263 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 348.959 8 Dad k

Kodifikasi Peraturan Desa 4 : Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-446-600-8

Deskripsi Fisik

vi, 305 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 348.959 8 Dad k

Kodifikasi Peraturan Desa 3 : Administrasi dan Aset Desa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-446-599-5

Deskripsi Fisik

vi, 167 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 348.959 8 Dad k

Kodifikasi Peraturan Desa 1 : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-446-597-1

Deskripsi Fisik

vi, 315 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 348.959 8 Dad k

al Qanun fi al Thib 3

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-2-7451-2617-7

Deskripsi Fisik

589 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 610.192 2 Sin q

al Qanun fi al Thib 2

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-2-7451-2617-7

Deskripsi Fisik

864 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 610.192 7 Sin q

al Qanun fi al Thib 1

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-2-7451-2617-7

Deskripsi Fisik

741 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 610.192 7 Sin q

Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform …

Artikel ini membahas tentang potensi integrasi dan internalisasi hukum pidana Islam ke dalam revisi KUHP Nasional (penal reform). Ada tiga alasan kuat mengapa hukum pidana Islam berpotensi untuk berintegrasi dan berinternalisasi dalam rancangan revisi KUHP Nasional, yaitu; 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"; 2.…

Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang…

Artikel ini membahas tentang analisis terhadap larangan analogi dalam RUU KUHP. Mayoritas para ahli ilmu hukum menentang analogi. Penulis tidak sepakat dengan larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP, tetapi membenarkan analogi dengan catatan, hakimnya harus kompeten dan berintegritas. Jika hakimnya memang tidak mampu untuk beranalogi, maka ia masih bisa menggunakan interpretasi untuk menemu…