Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan sebagai upaya untuk m…

Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana idealnya penanganan kasus pidana anak dengan titik tekan pada hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Anak adalah seorang yang masih muda dan secara kejiwaan masih labil sehingga seringkali mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitar. Pemeliharaan, perhatian, pengasuhan dan pelayanan adalah hak yang seharusnya mereka peroleh bahkan ketika anak ters…

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan sebagai upaya untuk m…

Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana idealnya penanganan kasus pidana anak dengan titik tekan pada hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Anak adalah seorang yang masih muda dan secara kejiwaan masih labil sehingga seringkali mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitar. Pemeliharaan, perhatian, pengasuhan dan pelayanan adalah hak yang seharusnya mereka peroleh bahkan ketika anak ters…

Kebijakan Pemerintah terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat : sebuah tinja…

Kebijakan pemerintah mengenai hak ulayat yang telah dituangkan dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa hak ulayat itu diakui tetapi masih disertai dengan syarat mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.Hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas itu, yang kemudian memicu …

Pengaruh peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 terhadap proses peralihan hak…

Keberadaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kurangberpengaruh terhadap proses peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah di masyarakat pedesaan. Tulisan ini mengkaji faktor-faktor penyebab pengaruh tersebutbeserta akibat hukumnya secara rinci pada masyarakat di desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.yo.

HaKI dalam konteks dokumen elektronik [E-document] di Indonesia :

Perkembangan informasi dan komunikasi telah mengubah pelaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatanhukum. Teknol…

Reformasi hukum HaKI Indonesia perspektif pemikiran Karl Marx :

Pembaharuan hukum di Indonesia menembus beberapa bidang kehidupan, satu diantaranya menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikupas beberapa pokok masalah antara lain: a) bagaimana eksistensi reformasi hukum HaKI di Indonesia terkait antara faktor ekonomi atas hukum? b) bagaimana perspektif Karl Marx terhadap reformasi hukum HaKI di Indonesia?

Diskursus interpretasi linguistik : Ragam kejelasan dan kesamaran makna dalam…

Kajian ushul fiqh memang sangat luas dan patut diobservasi, salah satunya adalah teks-teks yang dalalahnya jelas dan yang samar, sehingga memunculkan makna yang tepat dalam penetapan hukum.Karena itu, dengan deskriptif view tulisan ini mencoba melihat bagaimanakah status hukum dai keberadaan lafadz itu dan membandingkan diantara para ulama ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin (Syafi'iyah).

Al haqaiq al jaaliyat fii tabroat Ibn Araby min al fariyaat : Dirasah minqaha…

Artikel ini menjelaskan bahwa masalah Ibn Araby tidak termasuk ahli sufi yang bertentangan dengan syaria'h.Tulisan ini juga sekaligus menampik tuduhan sebagian orang bahwa ajaran tasawuf Ibn arabi telah bertentangan dengan syariat.Ada beberapa alasan penting bahwa Ibn Arabi terbebas dari akidah hulul dan wihdah.Pertama, Ibn arabi berpegang teguh pada ajaran tasawuf akhlaqiyah yang bersumber dar…

Membunuh Tuhan-Tuhan Yang Tidak Abadi" : kritik Nashr Hamid abu Zayd trehadap…

Edisi

Dialogia2, No.2 Juli-desember 200472-90

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J 2X0.23 Dia

Komersialisasi penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif pemenuhan hak warg…

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pnyelenggaraan pendidikan yang mengkomersialisasikan layanan pendidikan kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara memperoleh penddikan.