Kontroversi gagasan Republik Islam Pakistan :

Pakistan is known as one of the Muslim countries that placed Sharia in the highest position of the constitution. The idea of Republic Islam of Pakistan has occurred at the beginning of the independence of this country. Muhammad Ali Jinnah, Sayyid Ahmad Khan, Maulana Muhammad Ali, and Muhammad Iqbal givevoices to declare the Republic Islam of Pakistan at the Annual Conference of India Muslim lea…

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam Pendidikan Islam :

Selama pemerintah Hindia Belanda menancap kekuasaannya di bumi Indonesia, selama itu pula berjalanlah proses westernisasi. Diakui bahwa kedatangan belanda telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya untuk meningkatkan hasil penjajahannya. begitu pula dalam bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentinga…

Sistem pemerintahan dan kekuasaan negara dalam Islam :

Berbicara mengenai sistem pemerintahan memang banyak pakar yang memberikan batasan menurut pemahaman mereka. Menurut Halim sistem pemerintahan negara ialah suatu kesatuan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, melainkan membentuk suatu keutuhan yang bulat serba teratus. Sedangkan menurut Kusnardi mengatakan bahwa segala urusan yang dilak…

Kebijakan Pemerintah terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat : sebuah tinja…

Kebijakan pemerintah mengenai hak ulayat yang telah dituangkan dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa hak ulayat itu diakui tetapi masih disertai dengan syarat mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.Hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas itu, yang kemudian memicu …

Kewenangan PUPN dalam menyelesaikan kredit macet Bank Pemerintah :

Panitia Urusan Piutang Negara [PUPN] oleh UU No. 49/Prp/1960 diberi kewenangan untuk menyelesaikan piutang negara, termasuk kredit macet di bankpemerintah. Kewenangan PUPN sangat besar, yakni meliputi pula bidang peradilan [rechtspraak] yaitu menerbitkan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial serta melakukan tindakan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan debitur. Kewenangan PUPN di bidang …

Implementasi Kepmendiknas di Daerah :

Tujuan studi adalah memperoleh rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan implementasi Kepmendiknas No. 120/U/2001 tentang Persyaratan Khusus Pengangkatan Pejabat Struktural Pengelola Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Persyaratan dimaksud terdiri atas :Pendidikan, pengalaman kerja, Diklat, dan penguasaan bahasa Inggris. Studi ini bersifat evaluatif, dilaksanakan di 24 kota/kab…

Pemerintah terpilih, kebijakan tidak demokratis, dan peluang ekonomi yang tak…

Data dari jajak pendapat umum terbaru dari sejumlah negara yang sedang membangun demokrasinya, tampaknya menunjukkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan untuk meninggalkan reformasi dan kembali ke pemerintahan otoriter. Namun demikian, ketidakpuasan rakyat ini tidak disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kepada prinsip-prinsip dan manfaat demokrasi, tetapi karena frustasi terhadap reformas…

Pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintah dan perilaku tidak etis b…

Edisi

Ventura11, No.1 April 200885-100

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J 330/3 Ven

Kedermawanan perantau India :

Edisi

Galang3, No.2, Juli 200851-75

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J 300 Gal

Kajian Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar PT JJ : studi di program studi ilmu …

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemutakhiran substansi bahan ajar berkode IPEM pada program studi ilmu pemerintahan FISIP UT agar isi bahan ajar sesuai dengan tuntunan perkembangan ilmu pemerintaha. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi.Teknik pengumpulan data............