Kebijakan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah :

Edisi

PrismaNo. 4, Th. 24, 199565-80

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

M 0006 Pri

Peran administrator pemerintah daerah : efektivitas penerimaan retribusi daer…

Edisi

PrismaNo. 4, Th. 24, 199581-95

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

M 0006 Pri

Penerangan dan komunikasi : perbedaan dan persamaan /

Antara komunikasi dan penerangan terdapat perbedaan dan kesamaan. Berbeda, karena peristilahan atau terminologi yang digunakan untuk menyebut kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan dari sumber kepada penerima itu" berbeda

Indonesia 2010 : mengubah mitos menjadi realitas pembangunan /

Salah satu kebiasaan pemerintahan kita dalam melakukan justifikasi kepentingan program-program pembangunan pendidikan jangka menengahh adalah mengaitkan dengan legalitas kemapanan yang bersifat normatif. Akibatnya tujuan pembangunan pendidikan selalu dirumuskan dalam bahasa tamsil yang sangat utopis dan kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan prioritas pembangunan yang ingin dicap…

Kajian strategis peningkatan kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan D…

Tujuan diterbitkannya undang-undang nomer 22 tahun 1999 yang dikenal dengan undang-undang otonomi daerah yang antara lain untuk memantapkan kemandirian daerah, memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta demokratisasi. Penjabaran hal tersebut dalam pemerintahan desa diformulasikan dengan dibentuknya badan perwakilan desa [BPD] yang berfunsi mengayomi adat istiadat, …

Pluralisme : wacana impor yang hengkang dari realitas /

Pluralism was a new ideology lied down i mind of some Indonesian political leader, especially shortly before the fall of Soeharto regime. pluralism frequently took form in informal dialogues about God, angels, religions, theology, metaphysics, and even democratic political system, quasi socialism as well as national debt. It then often attributed to the plurality of indonesian people and some s…

Studi kasus perceraian PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember :

This study focuses on the factors causing the increasing number of divorce among PNS in the district of Jember and the effort on the regency goverment to decrease the divorces among PNS in the district of Jember. The result shows that the disvorces among PNS tend to increase. The factors causing the divorces are quarrels, disagreement, heaving affair with other man or woman [pil atau wil], barr…

Pemberdayaan anak jalanan sebagai upaya menciptakan kamtibmas di Jember :

This study discribes the reality of the street boys in Jember, factor evoking the increasing number of the street boys in Jember, the efforts of the goverment to empower them and the effors of the goverment to control them. The method used in this study is a mix of qualitative and quantitative ones. To collect the data is used observation, interview, questionnaires, and documents. The data anal…

Dinasti Umayyah : perkembangan ekonomi dan administrasi pemerintahan /

Sejarah Dinasti Umayyah mengalami banyak distorsi karena penulisan sejarah yang kurang berpihak. Subyektifitas dalam penulisan sejarah Islam pada masa klasik lebih menguntungkan lawan-lawan politik Dinasti Umayyah, sehingga sampai sekarangpun terasa ada keberpihakan yang menjadikan dinasti ini kurang memperoleh simpati dari umat Islam, dibanding Dinasti Abbasiyah. Banyak faktor yang disengaja a…

Asas-asas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undan…

This paper explains the principles of local goverment rule underthe Regional Autonomy Provision [UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah]. After the fall of New Order Regime, the Indonesian goverment tried to stimulate local goverment in practicing decentralization and regional autonomy. This policy is done to reform the government system from centralization into decentralization in which the loc…