Penelitian ini bersifat kepustakaan yang berjudul “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jina>yah dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers menurut pandangan fiqih jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.rnrnSehubungan dengan hal …
Skripsi ini merupakan hasil penelitian library research atau studi kepustakaan dengan mengunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pegadilan. Menggunakan metode analisis deskriptif. Menganalisis dokumen yang bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan Hukum Tindak Pidana Perdagangan …
Perkawinan sebagai perbuatan hukum suami istri bukan saja untuk merealisasukan ibadah kepadanya tatapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya Namun demikian karena tujuan perkawinan yg begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia ,kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban mereka terpenuhi maka dambaan berumah tangga dengan…
Pengaturan tindak pidana di luar HUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam system peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindi (Overlapping). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidan…
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukan ketentuan pidana dalam BAB. XV, yang terdiri 23 pasal, Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil Pe…