Kontribusi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dalam mening…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 071 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KE-2015/165/ES

Hasil Uji Implementasi PNPM Mandiri perdesaan kabupaten Banyumas

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kinerja implementasi medel PNPM Mandiri ditentukan oleh variabel mandiri .Penentuan kuantitatif yang melibatkan 400 responden yg tersebar 5 kecamatan dan 20 desa yg dipilih desa secara acak telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa omplementasi perdesaan yg diuji dapat digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan program penaggulangan kemi…

Pendampingan Tanggap Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ketapang Kecamatan T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 93 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 027 PMI

Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Petumbuhan Ekonomi Para Du'afa' Binaan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 73 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KE-2014 040 ES

Pola Pemberdayaan Komunitas Penyamak Kulit di Lingkungan Industri Kecil (LIK)…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 87 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 002 PMI

Upaya Pendampingan Komunitas Pengrajin Gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 91 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 009 PMI

Sustainabilitas Home Industry Sepatu dan Sandal di Dusun Mojosantren Keluraha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 119 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 023 PMI

Membangun Kemandirian Ekonomi Kaum Dhuafa : Pendampingan Berbasis Riset Aksi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 97 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 014 PMI

Pemberdayaan angkutan Umum sebagai salah satu faktor penting dalam kegiatan p…

Edisi

Cakrawala, Vol 8 No 1 Desember 2013

ISBN/ISSN

19780354

Deskripsi Fisik

ii , 10 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 001.42/1 Cak

Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Ag…

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua me…