Indeks: hlm. 264-265.
Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …
Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …
Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (ed.).
Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (ed.).
NIM:C01208087Bibliografi hlm. 73-74
NIM:E04207002Bibliografi hlm. 127-128
NIM:EO0097158.
NIM:E04207002. Bibliografi hlm. 127-128.