Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Ag…

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua me…

Peran komite sekolah sebagai badan pengawas di sekolah menengah pertama neger…

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) peran komite sekolah sebagai badan pengawas, 2) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran Komite Sekolah sebagai badan pengawas di SMP Negeri 04 Surabaya.rnPenelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini mempergunakan berbagai teknik, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data m…

Konsep pengendalian mutu

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-692-108-9

Deskripsi Fisik

vii, 212 hlm.ilus. bibliografi. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 519.86 Pri k

Konsep pengendalian mutu

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-692-108-9

Deskripsi Fisik

vii, 212 hlm.ilus. bibliografi. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 519.86 Pri k

Katalogasi naska-naska Islam Nusantara

Edisi

al-maktabah, V.11, N.1 Nov. 2012, h.14-32

ISBN/ISSN

ISSN. 0125 9334

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 020/1 Mak

Membangun citra lembaga pendidikan melalui optimalisasi fungsi pengawasan :

Dunia pendidikan sering dikabarkan sebagai salah satu sarang korupsi. Pola korupsi yang berlangsung di dunia pendidikan bisa berupa grand corruption dan petty corruption. Tentu, perilaku korupsi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, lebih-lebih korupsi di dunia pendidikan, karena akan meruntuhkan generasi masa depan dan sendi-sendi negara. Perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi pelaku k…

Efektifitas supervisi dalam meningkatkan profesional guru Pendidikan Agama Is…

NIM:D31208055Bibliografi hlm. 91-92

Studi konsep dan operasionalisasi penjaminan mutu di Institut Agama Islam Ne…

NIM: D03205053. Bibliografi hlm. 80-81.

Fungsi pengawasan dalam program kerja bakti sosial di balai pengobatan Muhamm…

NIM: B04300026. Bibliografi hlm. 69-70.

Tugas dan kewenangan kanwil Depkum dan ham Jawa Timur dalam pengawasan kasus …

NIM:CO2304047. Bibliografi 68-69 hlm.