Permasalahan perburuan/ ketenagakerjaan di Indonesia belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, antara lain dalam hal pendidikan, pemberian jaminan kebebasan berserikat dalam menyatakan pendapat, kebijakan pengupahan, dan jaminan sosial pekerja yang kurang sesuai dengan kelayakan kebutuhan hidup minimal [KHM]. Rendahnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia tercermin antara lain dari indeks pem…
Penelitian ini berupa penelitian kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survei dan riset pengembangan yang dilaksanakan pada sebelas kabupaten/kota sebagai sampel penelitian.
This research attempts to describe the equality of society's participation in madrasah education as the implementation of School Based Management in private schools of Pekalongan. The research uses qualitative approach with descriptive-analytical method. To investigate data, the researchers use participant observation method, in-depth-interview method, and available documents. Theyresult of thi…
Partisipasi politik kelas menengah ialah keikutsertaan warga negara yang mempunyai kesadaran politik dan akses politik dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Dalam sejarah demokrasi Indonesia partisipasi kelas menenah mengalami sumbatan dan ketidakberartian dikarenakan kesalahan strategi memainkan peran. Di era reformasi partisipasi politik kelas menengah memiliki…
Pada dasarnya tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang partisipasi perempuan dalam partai politik, studi kasus di wilayah Bekasi. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam menjalankan aktivitas politiknya di partai politik?". Hasil yang didapat dari penelitian ini mungkin mengundang perdebatan dan berbagai arg…
Kebijakan ekonomi daerah pada hakekatnya upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat dengan otonomi daerah. Daerah senantiasa terus berusaha mendorong terciptanya pemerintahan bersih dengan menyelenggarakan uji akuntabilitas publik dan mengawasi paraktik korupsi baik yang dilakukan pejabat maupun birokrat. Lebih dari itu, otonomi daerah juga mendorong terwujudnya masyarakat demok…
Partipasi publik di Mesir secara historis terkait dengan masalah kemerdekaan nasional, yakni masalah yang merupakan prioritas tertinggi hingga keluarnya tentara Inggris pada thaun 1950-an. Namun timgkat partisipasi yang rendah sejak saat itu harus dijelaskan oleh sejumlah faktor sosio-ekonomi dan politik, termasuk tradisi budaya dan sejarah, hambatan ekonomis, jangkauan terbatas kelompok-kelomp…
Konflik sosial secara umum harusnya dipandang sebagai kekuatan sosial yang membawa kepada transformasi sosial positif. Namun di Indonesia konflik hanya dipahami sebagai sebuah aksi kekerasan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lebih dari itu pola ini menjadi umum kelompok mana saja untuk mencapai kepentingannya. Hal ini sebagian diakibatkan atas sikap pemerintah dalam jangka panjang y…