The function of law is to keep a justice. The rights of property ownership employ both economical and social function. The economical function of the ownership constitute very vital to relize every individual's prosperity. As the result, the presence of law must be able regulate the rights of ownership to achieve both justice and prosperity.
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Milik Anak Yang Dilakukan Oleh Wali Di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli tanah milik milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa…
Mura@bah}ah merupakan akad yang digunakan sebagai pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Mumalat Indonesia Cabang Surabaya. Namun dalam praktiknya, akad mura@bah}ah ini memiliki beberapa kelemahan apabila digunakan sebagai akad untuk pembiayaan KPR. Oleh karena itu, dengan berbagai permasalahan yang ada, risiko yang terjadi dan pertimbangan pula, maka Bank Muamalat Indonesia mengim…
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah :Bagaimana realita pesan dakwah diwacanakan dan direpresentasikan dalam film “ Ummi Aminah “, dan bagaimana proses konstruksi wacana dalam film “Ummi Aminah”. Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah dibalik wacana yang ditampilkan dalam film “Ummi Aminah” berdasarkan teori analisis wacana mo…
Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuannya mengetahui kepemilikan buku nikah dan sikap masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan Mahasiswa KKN STAI Darul Ulum Kandangan Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011.…
Dengan banyaknya tanah wakaf di Indoensia maka diperlukan aturan, dan keluarlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang wakaf sampai menjadi Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004. Namun demikian, atas dasar berbagai faktor tidak menutup kemungkinan adanya tanah wakaf yang ditelantarkan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar, jika…