Upaya pemberantasan korupsi mendapatkan momentum pada masa pemerintahan Susilo bambang yudoyono dengan memberdayakan komisi pemberantasan korupsi [kpk] berdasarkan undang-undang No 30 Tahun 2002. Namun, upaya itu masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, serta kendala yuridis. Kendala yuridis yang paling mencolok adalah adanya tarik ulur antara pihak…
Walaupun, undang-undang tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk secara aktif menguji undang-undang terhadap UUD, pada dasarnya putusan yang diambil oleh Mahkamah dapat berimplikasi kepada upaya harmonisasi hukum di Indonesia. Hal demikian didasari oleh pemikiran bahwa, DPR dan Presiden untuk membentuk suatu undang-undang, akan berfikir secara sinkron, terutama dalam…
Bibliografi hlm. 394-403.