Tulisan ini adalah ringkasan penemuan mengenai kedudukan dan fungsi yang lebih berorientasi pada posisi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Inti masalahnya adalah Islam sebagai agama dan pedoman hidup, memberi kepada manusia sekurang-kurangnya tiga hal utama yakni; pegangan hidup, jalan hidup dan sikap hidup. Sebelum disusun Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam In…
Since the Act No. 7/1989 was put into effective, Religious Couris were juridically equal to other Couris in Indonesia. This equality did not arose without any precondition; it took very long time. In early kingdom, when the dichotomy between religious couris and the secular ones did not exist, Religious Couris have had range of responsibilities.(end).
Tulisan ini mengkaji eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan sudah lahir sejak tanggal 1 Agustus 1982. Namun demikian Peradilan Agama dalam jangka waktu yang panjangsejak kelahir…
Satu hal yang menarik perhatian adalah adanya kehendak berbagai pihak agar keberadaan hakim di Pengadilan Agama bukan sekedar terikat dengan tugas-tugas rutin ketika ada perkara. Di samping itu, hakim juga diharapkan ikut berperan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia pada khususnya, dan fiqh pada umumnya. Harapan dan dorongan seperti ini, bukan tidak punya alasan. Karena dari sifat tugas…
Indonesian law marriage of 1974, article 39 regulates that a divorce shall be effected only in the court and the court shall not permit a divorce before attempting reconciliation between the parties. Disvorce shall be permissible only for sufficient reasons indicating breakdown of marriage. So, the regulation doesn't recognize extra judicial divorce by action of husband [talak]. However, the pr…
This research intends to know how far the execution of family court [Pengadilan Agama] decision to give child his or her right of basic necessities of life runs effectively as the result of family court decision on his or her parents' divorce. It will analyse the type and nature of decision on divorce case, its consideration and statement of its decision. It reveals that the execution of decisi…
Tulisan ini menyajikan tentang tinjauan yuridis tentang perceraian karena alasan pindah agama [murtad], dimana sama sekali tidak ada aturan hukum positif yang mengaturnya baik dalam Undang-undang No.1/1974 maupun dalam PP. No.9 tahun 1975 tentang alasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan ma…
Sebagai kelanjutan dari proses pembangunan, globalisasi kini sudah mulai dipertanyakan. Sepertihalnya pembangunan, dalam beberapa hal, globalisasi memang telah berlangsung dan terasa hasilnya. Makin maraknya penanaman modal multinasional dan industrialisasi sudah tentu menciptakan banyak kesempatan kerja. Demikian juga, globalisasi membuat banyak negara mengubah kebijakan politiknya dari orient…
Penilis mencoba mengangkat pemikiran keislaman Masdar F. Mas'udi secara lebih utuh dan mendalam ke dalam wacana ilmiah-akademis. Tulisan ini menawarkan suatu pemikiran yang jelas dan tegas tentang rekonstruksi ajaran zakat (pajak) di dalam kehidupan negara-bangsa dewasa ini. Kejelasan dan ketegasan penawaran pemikirannya ini bukan ssaja diungkapkan dengan bahasa yang provokatif dengan pemihakan…
In order to obtain public trust, Islamic Philanthropic organisations should apply the principles of transparency and accountability in managing umat funds. This working paper aims to look at how Islamic societies perceive transparency and accountability of Islamic philanthropic organisations for social justice. In addition, its goal is to discuss the practices of accountability of Islamic phila…