Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri kepada KPK (Komparasi antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah)”. Penelitian ini untuk menjawab dua masalah, 1. Bagaimana penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada KPK berdasarkan hukum positif dan fikih…
Skripsi dengan judul: Terhadap Narapidana Transnasional; Studi Analisis Keppres No. 22/ Grasi/ Tahun 2012 ini adalah merupakan suatu pengkajian dari hasil penelitian kepustakaan (bibliographic research) untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari bagaimana implementasi pemberian grasi terhadap narapidana transnasional berdasarkan Keppres No. 22/ G/ tahun 2012? dan bagaimanakah perspektif siy…
Skripsi ini merupakan hasil penelitian library research atau studi kepustakaan dengan mengunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pegadilan. Menggunakan metode analisis deskriptif. Menganalisis dokumen yang bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan Hukum Tindak Pidana Perdagangan …
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (studi kasus) yang berjudulrn“Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penerapan HukumrnPidana Islam Di Sarawak Malaysia)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawabrnpermasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimanakah penerapan hukuman pelakurnpenzina di Mahkamah Sarawak Malaysia?. Seterusnya bagaimanakah tinjauanrnhukum pidana I…
Perkawinan sebagai perbuatan hukum suami istri bukan saja untuk merealisasukan ibadah kepadanya tatapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya Namun demikian karena tujuan perkawinan yg begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia ,kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban mereka terpenuhi maka dambaan berumah tangga dengan…
Pengaturan tindak pidana di luar HUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam system peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindi (Overlapping). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidan…
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukan ketentuan pidana dalam BAB. XV, yang terdiri 23 pasal, Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil Pe…