indeks hlm. 185-186.
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN. No. 136/G/2012/PTUN.Sby Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura” untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura?, dan bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim PTUN Surabaya dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby. me…
Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/P/Khs/2013 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan perundang-undangan …
Sampai dewasa ini, perbincangan tentang desentralisasi dan otonomi yang diterapkan dalm sistem pemerintah daerah di Indonesia masih terus berlangsung da mendapat perhatian yang luas. Salah satu segi yang menjadi sorotan adalah peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur olehUndang-Undang No.5/1974, yang sampai sekarang belum terealisir. ulisan ini ingin mengajukan t…
Tulisan ini merupakan pemikiran cemerlang Ibn Khaldun tentang pemerintahan dan kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibn Khaldun memasang hukum siklis menunjukkan bahwa Ibn Khaldunmemasang hukum siklis pada masyarakat dan negara yang terdiri atas fase, konsloidasi, fase kejayaan, dan fase keruntuhan. Di sinilah teori ashabiyahnya menjadi terkenal bahwa solidaritas sosial sesuatu kelom…