Analisis yuridis status anak di luar nikah resmi dan hak keperdataan pasca pu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 104 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS - 2013 101 AS

Bimbingan dan konseling keluarga dengan lovingkindness therapy dalam meningka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 95 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2013 02 BKI

Analisis yuridis terhadap perkara wali 'adal sebagai perkara voluntair di per…

NIM:C51208012. Bibliografi hlm. 66-68.

Analisis hukum Islam terhadap kasus sewa wali di Kantor Urusan Agama Kecamata…

NIM:C01207079. Bibliografi hlm. 72-73.

KH. Moh. Djamaluddin Ahmad dan resepsi nikah massal di Pondok Pesantren Bumi …

NIM:A02208046. Bibliografi hlm. 98-101.

Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Gresik No.0051/Pdt.P/2…

NIM:C01209051. Bibliografi hlm. 87-90.

Konsep nasab, istilhaq, dan hak perdata anak luar nikah :

Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasab sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat m…

Pencatatan nikah perspektif maslahah : analisis RUU hukum materiil peradilan …

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian yang sangat kuat [mithaqa ghaliza], dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah Swt. Dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi…

Implementasi dan implikasi pernikahan wanita hamil menurut kompilasi hukum is…

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan yang dilaksanakan di KUA bagi mereka yang telah hamil sama dengan mereka yang tidak hamil, baik dari segi syarat administrasi maupun pencatatannya. Dan hal itu memang tidak diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam [KHI] maupun Peraturan Menteri Agama [PMA] RI Nomor 11 tahu 2007 yang mengatur pencatatan pernikahan dan menjadi pedoman teknis…

Kepemilikan buku nikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : telaah atas laporan…

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuannya mengetahui kepemilikan buku nikah dan sikap masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan Mahasiswa KKN STAI Darul Ulum Kandangan Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011.…