Ehthesami dan Abrahamian menamakan Iran Pasca Khomeini sebagai the Second Republic dengan alasan yang berbeda. Sedangkan Halliday menamainya dengan post-akhundism. Tulisan ini ingin menampilkan dialektika agama dan politik yang berlangsung secara rasional, agar bisa dijadikan cermin bagi umat Islam di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah multidimensional agar didapat pandangan …
Ehthesami dan Abrahamian menamakan Iran Pasca Khomeini sebagai the Second Republic dengan alasan yang berbeda. Sedangkan Halliday menamainya dengan post-akhundism. Tulisan ini ingin menampilkan dialektika agama dan politik yang berlangsung secara rasional, agar bisa dijadikan cermin bagi umat Islam di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah multidimensional agar didapat pandangan …
Fase-fase sekularisme telah terjadi di Turki, diantaranya adalah fase tanzimat, mesrutiyet, fase kemalist. Seiring dengan itu pula tatanan social ikut berubah baik positif atau negative termasuk keberadaan agama dan negara menjadi perhatian serius. Jika berbicara agam berarti berbicara keyakinan, maka selanjutnya akan diikuti dengan misi-misi tertentu. Berbicara negara berarti bicara politik da…
Dimensi ruang dan waktu dalam menjalankan ajaran Islam dan dimensi kemanusiaan yang didialogkan dengan dimensi Ilahiah semestinya dijadikan acuan dalam merumuskan sikap sosial serta pandangan politik. Tentu tidak ada diantara kita yang ingin masuk kelompok munafiqin atau musyrikin secara politik, yaitu golongan yang memperalat agama dan umat untuk kepentingan kekuasaan. Seharusnya hal ini ditan…
The issue of relationship between religion and state has provoked long-lasting debates among politics and religious thinkers from the very beginning up to the present. while some thinkers put forward the idea of theocracy, others oppose the tendency and propose separation between religion and state [secularism]. This article is aimed to discuss similar issue in the area of Islam and identify li…
Campur tangan militer dalam politik di Dunia Ketiga selalu dianggap suatu keharusan. Namun pengelolaan pemerintahan rezim militer seringkali pula menambah persoalan baru. Hal ini sudah dikaji ditingkat akademis. Mungkin yang terabaikan adalah kajian tentang bagaimana dan bilamana militer pensipilan kembali kekuasaan pemerintahan. Sejumlah faktor dan pilihan yang harus diambil rezim militer. Har…