NIM:E32208002. Bibliografi hlm. 100-103.
NIM:E63207052. Bibliografi hlm.107-108.
NIM:C51208037. Bibliografi hlm. 87-89.
The sacred Islamic law [Divine] is a law that cannot be separated from its cultural and social relathionship. It thus cannoy be denied due process does not fall within the cultural and social vacuum; it is the results of cultural and social dialectics at the time. This is confirmed by Maliki, Hanafi and Shafi'i schools of thought. However, Joseph Schacht considers that although the custom has c…
Anak dipangku [tanggung jawab kecil] kemenakan dibimbing [tanggung jawab besar], orang kampung dipatenggangkan, adalah falsafah orang minang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kemenakan lebih besar dari anak sendiri ditambah lagi dengan tugas kepada masyarakat lama kelamaan ada kecenderungan berubah tiga tugas tersebut, tugas ke anak lebih kuat dari kemenakan [anak sausara perempuan…
Globalization, it is widely perceived, has become a major factor that undermines traditional values, cultures, and customs, including the roles which were traditionally assumed by customary institutions. Againts this background, the author examines customary institutions in Aceh, especially their roles in the formal implementation of Islamic Sharia in the province. Through his field research, c…
Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara [Indonesia]. Pada awalnya Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan. Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Setelah Indonesia merdeka 1945, ternyata cara berpikir konfrontatif seper…