Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum…

Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personil pengendali korpo…

Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di …

Artikel ini membahas tentang tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam undang-undang, pelaku gratifikasi akan diberi sanksi penjara dan denda. Bagi pemberi gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh…

Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana …

Artikel ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang ada…

Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan t…

Efektivitas sanksi pidana dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan dalam…

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan skema tertentu oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi telah menjadi permasalahan yang sulit diatasi dengan instrumen perundang-undangan yang ada saat ini khususnya melalui ketentuan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang Undang ketentuan umum perpajakan nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Unda…

Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Edisi

Jurnal Integritas No 2 Desember 2019

ISBN/ISSN

2477-118X

Deskripsi Fisik

v, 30 hlm, 28 cm

Judul Seri

Jurnal Antikorupsi

No. Panggil

J 353.4 Int

Hukum Pidana Islam [Fiqih Jinayah] / Rahmat Hakim

Bibliografi: Hlm.195-196.

Praktik peradilan pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021642795

Deskripsi Fisik

xiv, 285 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.01 Tol p

Proses penanganan perkara pidana bagian pertama : penyelidikan dan penyidikan…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

9798061381

Deskripsi Fisik

xvi, 283 hlm. : ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345 Mar p

Hukum Acara Pidana : memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indo…

Edisi

cet. 2.

ISBN/ISSN

9786021186237

Deskripsi Fisik

ix, 246 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345. 05 Ren h