Memahami Konsep Beneficial Ownership dari kasus Indofood

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 13,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Lebih Hemat Pajak Mana? PT atau CV ?

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 13,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Pajak Penghasilan

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 13,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Yang Unik dari Pajak penghasilan pengalihan tanah dan / Bangunan

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 13,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295098

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

"Treaty Shopping", Sebuah Tantangan dalam Penerapan Tax Treaty Antar Negara

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 14,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 24 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Memahami Aspek Perpajakan pada Industri Perhotelan

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 8,Edisi 12,Tahun 2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 10 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Mengangsur atau menunda sebuah kelonggaran dalam membayar Pajak

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 7,Edisi 11,2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 10 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Penghapusan sanksi bunga penagihan berkaitan dengan pasal 19 ayat 1 UU KUP

Edisi

Indonesian Tax Review, Vol 7,Edisi 11,2015

ISBN/ISSN

18295096

Deskripsi Fisik

ii , 10 hlm,: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

J 336.2 Ind

Kewajiban Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Islam :

From the point of view of Syariah law, tax taking conducted by the government is considered legal. The reason is that this pratice is historically adopted and also adapted from the concept of baitul maal, the state's treasury in the early Islamic era. This state's body took dharibah from the citizen as one of the financial sources to run the administration. Although it is legal, anyway, the gov…

Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM pada KPP Pratama Serpong Tang…

Hadirnya UU No. 36/2008 merupakan perubahan baru bagi wajib pajak badan, salah satunya adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasil (PPh) bagi wajib pajak badan usaha micro kecil menengah (UMKM).penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah kenaikan wajib pajak badan UMKM terdaftar pada periode setelah diberlakukan tarif pasal 31E UU PPh