Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pnyelenggaraan pendidikan yang mengkomersialisasikan layanan pendidikan kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara memperoleh penddikan.
Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan diprovensi DKI yang dapt dijadikan bahan masukan untuk pemerintahan daerah provensi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelengaraan pendidikan dasar.Berkat adanya dukungan dana malalui pusat malaui bos dan pemerintahan daerah melalui BOP serta adanya kemauan untuk mendukung program bebas pungut…
Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan di Provinsi DKI yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah [Pemda] provinsi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. Sampel studi ini meliputi 8 sekolah [SD/MI dan SMP/MTs] negeri dan swasta di wilayah Jakarta Timur. Data dikumpulkan dengan cara wawanca…
Penelitian ini bertujuan untuk: 1)memperoleh informasi tentang daerah-daerah yang paling rendah dalam pencapaian wajar Dikdas;2)mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajar Dikdas, dan 3)merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan wajar Dikdas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data sekunder dan dipadukan dengan pengumpulan data secara …
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberi peluang diberikannya bahasa inggris bagi siswa SD sebagai muatan lokal dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan ketersediaan guru yang mampu mengajarkannya. Banyak daerah/SD yang memanfaatkan peluang …
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang akan dituntaskan pada tahun 2008 menggunakan ukuran APK SMP sebesar 95.00.