2570
Partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Amanah undang-undang tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 2 huruf (1a) dan huruf (3) undang-undang tersebut. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 huruf d dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengharuskan setiap partai politik …
Artikel ini membahas tentang peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif fiqh siyasah. Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran kepala desa masih lebih dominan dibanding Badan Permusyawaratan Desa. Kebanyakan masyarak…
In the current history of Indonesia, discussions concerning the implementation of democracy seem to be ups and downs. In general, it can be said that the implementation of democracy has not met the noble ideas of the 1945 Proclamation. Consequently, civilized society development as promoted by the second principle of Pancasila has not been completely realized. This article therefore aims at pre…
Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan stembusaccord pada pemilu legislatif tahun 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, dan pelaksanaan stembusaccord pada pemilu legislatif 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dalam perspektif fiqh siyasah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penggabungan sisa hasil pemilu atau stembusaccord yang dilakukan oleh partai Islam …