Ditapis dengan
Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Siyasah
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dalam a…
- Edisi
- Al-Daulah, vol 6, no 02, Oktober 2016
- ISBN/ISSN
- 2089-0109
- Deskripsi Fisik
- iii, 29 hlm, 24cm
- Judul Seri
- Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam
- No. Panggil
- J 297.272 Dau
Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi
Meski UU Tindak Pidana Korupsi telah berdiri sendiri, tetapi sistem hukumannya tidak dikonstruk dari konsep dasarnya yaitu konsep kewenangan. Akibatnya banyak hal yang paradoks dan kontradiktif dalam substansinya; khususnya dalam konstruksi unsur-unsur pidananya. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa masalah ini akan teratasi jika sistem hukuman direkonstruksi dengan mengacu konsep kewenang…
- Edisi
- Islam Futura , Vol 14, No 1, Agustus 2014
- ISBN/ISSN
- 14121190
- Deskripsi Fisik
- ii ,10 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 297.05 Isl
Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…
Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 89 hlm. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- KS-2014 012 SJ
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan atas Tanah
Hak atas penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan, . Kewenangan pemerintah daerah terhadap tanahnya yg berstatus hak pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Kalau tanahnya berstatus pengelolaan, maka kewenangan adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan p…
- Edisi
- Dinamika Hukum, V.13, N.1 Januari 2013. h. 99
- ISBN/ISSN
- 1410-0797
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J. 340/1. Din
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sist…
Kewenangan Mhkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa Presiden an/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah merupaka…
- Edisi
- Dinamika Hukum, 11, N.1 Januari 2011. h. 71
- ISBN/ISSN
- ISSN. 1410 - 0797
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J. 340/1. Din
Ijtihad hakim agama dalam konteks undang-undang :
Undang-Undang telah memberikan kewenangan yang sangat luas bagi hakim untuk melakukan ijtihad, tetapi masih ada banyak ditemui hakim yang tidak memberikan apresiate terhadap rekan yang melakukan ijtihad secara luas yang nampak keluar dari teks undang-undang, bahkan balik memandang bahwa keputusan tersebut melanggar Undang-Undang. pada situasi seperti itulah seorang hakim dituntut untuk mampu me…
- Edisi
- Jabal Hikmah1, Nomor 2, Juli 2008219-236
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X4 Jab
Kewenangan eksekusi putusan badan arbitase syariah nasional mengenai sengketa…
Penelitian ini berawal dari adanya polemik dalam masalah kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitase Syariah Nasional [Basyarans] mengenai sengketa ekonomi syariah. Dengan tujuan memperoleh pemecahan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian normatif melalui studikepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan undang-undang yang menggunakan penalaran metode deduksi. Ditemukan bahwa kewenangan …
- Edisi
- An Nahdhah4, Nomor 8, Desember 2011209-238
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X0.3 Nah
Tinjauan surat edaran Mahkamah Agung [SEMA] No. 1 tahun 2002 tentang hakim fa…
NIM: C01399137.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 79 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- K S-2004 100 AS
Pendapat hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap pelaksanaan teks pasal 49 [1]…
NIM: C01300342. Bibliografi hlm. 97.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 96 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- K S-2004 079 AS
Kewenangan eksekusi putusan badan arbitase syariah nasional mengenai sengketa…
Penelitian ini berawal dari adanya polemik dalam masalah kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitase Syariah Nasional [Basyarans] mengenai sengketa ekonomi syariah. Dengan tujuan memperoleh pemecahan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian normatif melalui studikepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan undang-undang yang menggunakan penalaran metode deduksi. Ditemukan bahwa kewenangan …
- Edisi
- An Nahdhah4, Nomor 8, Desember 2011209-238
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X0.3 Nah
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah