Soekarno, Soeharto, dan Dalil Acton :

Edisi

Jawa Pos30 Mei 200833-34

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C Mei 2008

Akhiri kontroversi calon independen :

Edisi

Jawa Pos18 Agustus 200717-18

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2007 Agustus

Aliran dana nonbujeter DKP : potret penegakan hukum yang norak /

Edisi

Jawa Pos26 Mei 2007

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2007 Mei

Tak ada sistem ketatanegaraan asli :

Edisi

Jawa Pos07 Mei 200721-22

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2007 Mei

Kepastian hukum tabrak keadilan : dilema sifat melawan hukum(2) /

Edisi

Jawa Pos09 September 200618-19

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2006 September

Kepastian hukum atau keadilan? : dilema sifat melawan hukum(1) /

Edisi

Jawa Pos08 September 200616-17

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2006 September

Politik hukum : Perbedaan konsepsi antara hukum barat dan hukum Islam /

Efforts to promote Islamic Law in the life Indonesian community always appear throughout history. Howewer, the concept of Islamic Law itself has been debated among the muslims. For that reason, the present author tries to compare the concept of Western law and Islamic Law. The comparison will be based on JND. Anderson's Islamic Law and the Modern World and Mawdudi's Teori politik Islam. The aut…

Konfigurasi politik dan karakter produk hukum :

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerapkali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan yang konservatif. Sementara itu untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik, Judicia…

Pembaharuan hukum nasional sebagai amanat proklamasi dan konstitusi :

Moh. Mahfud MD berpendapat dalam tulisan ini adanya keinginan untuk melakukan pembaruan hukum yang berkenaan dengan proklamasi tidak dapat dianggap sebagai sekedar romantisme yang utopis, karena ia memiliki landasan teoritis dan amanat konstitusional yang kokoh.

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif menurut UUD 1945 : A. Buchari

Tesis (M.A.)--UNISMA, Yogyakarta, 1998.